Di tahun 2023, Kabupaten Maluku Tengah telah mendapatkan capaian indeks MCP sebesar 88%, berdasarkan Monitoring Control for Prevention (MCP). “ Tanggal 14 Januari 2024 yang lalu, Maluku Tengah telah mendapatkan capaian indeks MCP sebesar 88%. Tahun 2023 lalu telah melakukan sebuah program yang luar biasa karena Maluku Tengah mendapatkan posisi ke 2 sebagai operator terbaik ”, ujar Penjabat Sekda Maluku Tengah Jauhari Tuarita di depan rapat yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Malteng, Kamis (19/1/2024). Untuk itu, Pj. Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Inspektur beserta jajaran.

Terdapat 8 Unit di lingkungan Pemkab Maluku Tengah sebagai pengampuh MCP dengan masing-masing capaian yakni : 1. Bagian Perencanaan (90 %), Bagian Pengadaan Barang jasa (92 %), 3. Perizinan (77 %), 4. APIP (94 %), 5. Manajemen ASN (67 %), 6. Optimalisasi Pajak Daerah (100 %), 7. Pengelolaan PMD (81 %) dan, 8. Tata Kelola Desa (97 %). Perlu Perbaikan Di tahun 2024, Penjabat Sekda Maluku Tengah Jauhari Tuarita menyampaikan arahan bahwa perlu di evaluasi, yakni " Manage sistem kita hanya mendapatkan 10, serta ada beberapa capaian yg belum optimal, sehingga yang perlu dievaluasi adalah terkait manage sistem di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ", kata Jauhari Tuarita.

Disamping itu, “ Bagian Organisasi harus bersinergi dengan BKPSDM, bagian Hukum harus melakukan evaluasi di Peraturan Bupati bukan hanya sampai pada tingkat jabatan pimpinan pratama namun seharusnya sampai pada purnabakti (bagian hukum harus mengevaluasi peraturan bupati terkait manage sistem). Perizinan ada satu yg harus di pacu, berkolaborasi dengan inspektorat agar capaian bisa maksimal. Barang milik daerah (aset) yg sudah pemutihan harus tergambar jelas, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) harus bersinergi dengan inspektorat agar dapat capaian yg lebih baik untuk MCP ”, paparnya.

Hasil SAKIP Kabupaten Maluku Tengah menerima hasil B tahun 2023. Untuk tahun 2024 dengan target BB harus memperhatikan laporan perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja yang terintegrasi harus di benahi. Di samping masing-masing OPD harus melaporkan hasil penilaian mandiri untuk SAKIPnya.